SKCK dan Medical Check-Up untuk Kerja ke Jepang: Panduan Lengkap SSW

Banyak calon pekerja SSW yang sudah lulus JFT-Basic dan tes keterampilan, lalu tersandung di dua dokumen yang tampak sederhana: SKCK dan medical check-up. Bukan karena syaratnya sulit, melainkan karena salah tempat mengurus, salah klinik, atau tidak tahu tes apa saja yang wajib — dan hasilnya: proses CoE tertunda berbulan-bulan.

Artikel ini menjelaskan prosedur yang benar untuk keduanya, biaya resmi yang berlaku, dan hal-hal yang bisa membuat Anda tidak lolos pemeriksaan kesehatan untuk Jepang.

SKCK untuk Kerja ke Jepang

Apa Itu SKCK dan Mengapa Wajib?

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat resmi dari kepolisian yang menyatakan Anda tidak memiliki catatan kriminal. Untuk keperluan kerja ke luar negeri — termasuk Jepang — SKCK digunakan sebagai bagian dari berkas pengajuan Certificate of Eligibility (CoE) ke otoritas imigrasi Jepang.

Tanpa SKCK yang valid, proses keberangkatan tidak bisa dilanjutkan.

Di Mana Mengurus SKCK untuk Luar Negeri?

Ini poin yang sering membingungkan: SKCK untuk keperluan luar negeri harus diterbitkan oleh Polres (Kepolisian Resort) di tingkat kabupaten/kota tempat Anda berdomisili sesuai KTP — bukan Polsek (tingkat kecamatan).

Jika Anda berdomisili di Bandung, Anda mengurus di Polresta Bandung. Jika di Jakarta Selatan, di Polres Metro Jakarta Selatan.

Dokumen yang Dibutuhkan

Siapkan dokumen berikut sebelum datang ke Polres:

• KTP asli dan fotokopi
• Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi
• Akte Kelahiran asli dan fotokopi
• Paspor (untuk keperluan luar negeri) — fotokopi halaman data diri
• Foto 4×6 berlatar merah (biasanya diminta 6 lembar)
• Formulir permohonan SKCK (tersedia di loket Polres)

Berapa Biaya SKCK?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020, biaya penerbitan SKCK adalah Rp 30.000 — ini tarif resmi, tidak boleh lebih. Jika diminta membayar lebih dari itu secara tunai tanpa kwitansi resmi, tolak dan minta kwitansi.

Berapa Lama SKCK Berlaku?

SKCK berlaku 6 bulan sejak tanggal penerbitan. Ini penting: jika proses CoE di Jepang memakan waktu lama dan SKCK Anda kedaluwarsa sebelum visa jadi, Anda perlu memperpanjangnya. Perpanjangan bisa dilakukan di Polres yang sama dengan biaya yang sama.

Legalisasi SKCK untuk Jepang

Sejak 2022, Indonesia menggunakan sistem Apostille yang dikelola Kemenkumham. Artinya, SKCK yang diapostille di AHU Online (apostille.ahu.go.id) langsung diakui oleh otoritas Jepang — tidak perlu lagi dilegalisasi di Kedutaan Jepang.

Biaya Apostille: Rp 150.000 per dokumen. Stiker Apostille fisik diambil di kantor wilayah Kemenkumham terdekat.

Medical Check-Up untuk Kerja ke Jepang

Mengapa Medical Check-Up Jepang Lebih Ketat?

Jepang memiliki standar kesehatan yang lebih komprehensif dibandingkan negara tujuan kerja lainnya. Ini karena otoritas Jepang mengutamakan kesehatan publik dan memastikan pekerja mampu menjalani kondisi kerja fisik di berbagai sektor SSW — dari pabrik hingga kaigo (perawatan lansia).

Klinik Mana yang Boleh Digunakan?

Medical check-up untuk kerja ke Jepang wajib dilakukan di Sarana Kesehatan (Sarkes) yang ditunjuk oleh BP2MI. Tidak semua klinik atau rumah sakit memenuhi syarat.

Daftar resmi Sarkes tersedia di website BP3MI masing-masing provinsi. Contoh untuk Jawa Barat: jabar.bp2mi.go.id. Jika Anda melalui P3MI atau LPK, mereka biasanya sudah memiliki Sarkes rekanan.

Tes Apa Saja yang Dilakukan?

Berdasarkan regulasi BP2MI (Kepka No. 48 Tahun 2023), medical check-up untuk Jepang mencakup:

• Tes darah lengkap — kolesterol, glukosa, trigliserida, fungsi hati, fungsi ginjal
• Rontgen dada (chest X-ray) — untuk mendeteksi kelainan paru
• Tes dahak (sputum test) — khusus untuk Jepang, untuk mendeteksi TB aktif
• Rekam jantung (EKG/ECG)
• Tes pendengaran dan penglihatan
• Pemeriksaan tekanan darah
• Tes psikologis

Tes dahak adalah yang membedakan MCU untuk Jepang dari negara tujuan lain. Ini karena Tuberkulosis merupakan prioritas utama kesehatan masyarakat Jepang.

Berapa Biaya Medical Check-Up?

Berdasarkan Kepka BP2MI Nomor 48 Tahun 2023, biaya resmi yang boleh dibebankan ke pekerja untuk medical check-up adalah Rp 902.000. Jika Sarkes meminta lebih dari ini tanpa justifikasi transparan (misalnya tes tambahan yang memang diperlukan oleh majikan Jepang tertentu), Anda berhak mempertanyakannya.

Kondisi yang Bisa Menyebabkan "Not Fit"

Hasil "tidak layak berangkat" (not fit to travel) bisa dikeluarkan jika ditemukan:

• TB aktif — ini yang paling umum. TB laten dengan pengobatan selesai biasanya masih bisa dipertimbangkan
• Kelainan jantung yang signifikan — terdeteksi melalui EKG
• Hipertensi berat yang tidak terkontrol
• Gangguan psikologis yang memerlukan penanganan aktif

Jika Anda memiliki riwayat kondisi tertentu, konsultasikan ke dokter Sarkes terlebih dahulu sebelum jadwal resmi. Beberapa kondisi bisa diatasi dengan pengobatan sebelum MCU dilakukan.

Kapan MCU Dilakukan?

Medical check-up biasanya dilakukan setelah CoE dari Jepang diterima — artinya sudah ada kepastian penempatan kerja. Ini dilakukan dalam dua tahap:

• MCU pertama di Indonesia (sebelum berangkat)
• MCU kedua di Jepang (setelah tiba, sebagai konfirmasi)

Kedua-duanya harus lolos. Hasil MCU pertama biasanya berlaku untuk beberapa bulan — pastikan tidak kedaluwarsa sebelum keberangkatan.

Jangan Urus di Tempat yang Salah

Kesalahan paling umum:

• Mengurus SKCK di Polsek (tidak berlaku untuk luar negeri)
• Melakukan medical check-up di klinik umum yang tidak terdaftar di Sarkes BP2MI (tidak akan diterima)
• Tidak meng-apostille SKCK, sehingga harus diulang setelah CoE keluar

Kedua dokumen ini memiliki masa berlaku, jadi koordinasikan jadwalnya dengan P3MI atau proses Mandiri Anda agar tidak tumpang tindih atau kedaluwarsa sebelum visa jadi.

Untuk panduan lengkap seluruh tahapan SSW dari Indonesia — termasuk dokumen, biaya resmi, dan cara menghindari agen bermasalah — lihat Panduan SSW Indonesia → Jepang.

See more Japan guides →